Motif Psikologis Presidential Threshold

                                                                                                          Gambar: Fnetizenindonesia.com


           Oleh: Muhammad Rhesa

Presidential Threshold (PT) atau ambang batas presiden adalah ketentuan jumlah rata-rata perolehan suara Nasional dari partai politik setelah mengikuti pemilihan legislatif, jumlah tersebut kemudian menentukan apakah partai tertentu layak mengusung calon Presiden/Wakil Presiden atau tidak. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini mensyaratkan standar 20%, artinya jika tidak berhasil meraih rata-rata pemilih sebanyak 20%, maka parpol harus melakukan koalisi demi mencapai akumulasi 20%.
Jelang Pilpres 2019, wacana ini kembali bergulir di DPR-RI dan menuai pro-kontra. Tiga partai papan atas dengan jumlah pemilih terbanyak berdasarkan Pemilihan Legislatif  2014 adalah PDIP (18,95%), Golkar (14,75%), lalu Gerindra (11,81%) langsung bereaksi. Meskipun komposisi yang ada saat ini tidak menjamin akan menjadi rujukan Hukum yang konsisten pada Pilpres mendatang, tetapi komposisi ini sudah cukup menjadi referensi untuk memperkirakan peta suara pada Pilpres mendatang.

PDIP merasa percaya diri dengan PT 20% karena Golkar sebagai salah satu partai besar telah menyatakan sikap untuk mendukung Jokowi pada perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Sikap Golkar yang prematur ini lahir dari Rapimnas Golkar 2016. Hal ini dapat dinilai sebagai langkah strategik Golkar untuk mendapat rembesan popularitas dari Jokowi, apalagi hasil survei menunjukkan jika Jokowi masih sangat populer dibanding figur lain.  
Pucuk dicinta ulam pun tiba, tak lama berselang setelah menyetakan sikap mendukung Jokowi, elektabilitas partai Golkar naik lima persen (SMRC, 24/7/2016). Belum lagi partai papan bawah jika tetap loyal pada PDIP, maka kesempatan PDIP untuk memilih wakil presiden secara eklektis makin terbuka lebar.

Sejauh ini, kita bisa melihat Golkar “mesra” dengan PDIP, artinya, kalau hubungan mereka awet, celaka bagi Gerindra. Gerindra bisa berkoalisi dengan siapa di Pilpres 2019? Golkar yang menjadi koalisi di 2014 menjadi susah diajak rujuk karena sudah menikmati “bonus” elektabilitas dari Jokowi. Belum lagi jika Golkar dijanjikan kursi menteri, Gerindra akan sulit meminta Golkar untuk bergabung.  Mencuatnya korupsi e-KTP dengan dengan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto sebagai tersangka tampaknya juga tidak membuat Golkar berpaling dari PDIP. Golkar melalui Ketua Hariannya Nurdin Halid telah menyatakan sikap akan tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Lalu bagaimana perebutan dukungan dari partai papan tengah seperti PAN, PKB, serta PPP? Dari ketiga partai papan tengah ini, hanya PAN yang dulunya berkoalisi dengan Gerindra di Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, di Politik memang tidak ada yang abadi kecuali kepentingan, PAN sebagai pemeroleh suara terbanyak kelima di DPR-RI menjadi partai pertama yang “pamit” dari koalisi besutan Gerindra. PAN kemudian menyatakan sikap mendukung pemerintah lalu diganjar satu kursi menteri pada September 2015. Golkar sebagai partai papan atas kemudian menyusul PAN. Golkar keluar dari koalisi Gerindra dan mendapat jatah satu kursi menteri pada November 2015.

Partai Demokrat sebagai pemeroleh suara terbanyak keempat juga sepertinya sulit diharapkan oleh Gerindra, Demokrat masih menjaga “gengsi” sebagai partai yang pernah berkuasa dua periode. Demokrat lebih memilih untuk tidak memasuki kelompok partai koalisi maupun oposisi pemerintah. Demokrat menyebut diri sebagai partai “penyeimbang”. Setidaknya semangat itu terbawa sampai pada Pilgub DKI 2017. Pada ke putaran kedua,  Demokrat secara institusi tak kunjung menunjukkan keberpihakannya ke salah satu calon baik yang diusung Gerindra maupun PDIP. Hal ini logis jika Demokrat ingin mengusung calon presiden pada tahun 2019, sedari dini karakter Demokrat harus kuat, tidak boleh sama sekali bergantung pada figur yang sulit diasosiasikan dengan Demokrat.   

Adapun pendatang baru seperti partai Perindo, PSI, Idaman, dan Berkarya yang digadang-gadang akan ikut meramaikan pemilu 2019, menurut hemat penulis tidak akan mempengaruhi secara signifikan peta komposisi legislatif ke depan, alasannya karena figur-figur yang ada di balik partai baru tersebut tidak sekuat SBY ketika Demokrat juga hadir sebagai partai baru.
Lalu bagaimana jika yang disahkan adalah PT 0%? Maka angin segar memihak pada Gerindra dan Demokrat. Pertarungan di Pilgub DKI 2017 yang lalu betul-betul akan menjadi simulasi sempurna menghadapi Pilpres 2019. Hemat penulis, tiga partai papan atas yaitu PDIP, Gerindra, dan Demokrat akan tetap mengusung calonnya.
Jika menggunakan landasan “Politik adalah merebut atau mempertahankan kekuasaan” maka fakta yang diurai di muka bisa menjadi penjelas mengapa partai menginginkan  PT 0% atau 20%. Ya, demi merebut atau mempertahanakan kekuasaan di Pilpres 2019.

Pertarungan penetapan PT 20% atau 0% sejatinya adalah pertarungan elit yang dalam teori politik  Powercube  John Gaventa disebut sebagai visible power (kekuasaan yang terlihat). Para penentu kebijakan baik Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif menunjukkan kekuasaan secara terbuka. Intitusi dalam hal ini DPR dan Partai Politik adalah perangkat yang terlihat secara kasat mata menjadi tempat memproduksi kebijakan terkait PT ini. Sementara motif  psikologis dari pertarungan ini menarik dipandang dari perspektif  Dominasi Sosial dengan pencetusnya yaitu Sidanius dan Pratto. Asumsi dasar dominasi sosial bahwa setiap kelompok memiliki kecenderungan untuk menguasai atau merasa dominan terhadap kelompok lain. Suatu kelompok  mendominasi kelompok lain demi menguasai sumber-sumber potensial seperti kekuasaan, kekayaan, dan status sosial.

Dalam konteks Politik, bukan rahasia lagi jika kemenangan sebuah partai akan meningkatkan derajat politiknya, mendapatkan kekuasan formal yang lebih besar, serta mendapatkan fasilitas mewah yang mengikuti tanggungjawab yang diemban sebagai politisi. Maka tidak heran jika kelompok (partai politik) memiliki keinginan untuk mendominasi satu sama lain, apalagi bidang politik, bidang  yang memang menjadi “ubun-ubunnya syahwat kekuasaan”.  
Demi mempertahankan dominasi, partai atau politisi bisa saja mengabaikan aspek etis, misalnya tetap menjabat sekalipun berstatus tersangka. Jika dominasi tidak sehat tersebut terjadi, bagaimana langkah selanjutnya?

Dominasi sosial meganjurkan masyarakat untuk melakukan penyeimbangan. Dalam tafsir perilaku politik, penyeimbangan ini dapat berupa penelusuran informasi terhadap partai politik dan calon yang diusung. Masyarakat harus rela meninggalkan identitas-identitas pragmatisnya seperti identitas kedaerahan dan kekerabatan demi memilih calon ideal, calon yang akan meninggalkan kepentingan partainya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.


Muhammad Rhesa,
  • Wakil Ketua Umum, Pengurus Cabang Anak Muda Indonesia (AMI) Makassar 2017-2018.
  • Ketua, Himpunan Mahasiswa Magister Psikologi (HIMAPSI) UGM 2015-2016.


Share on Google Plus

About kampusnusantara

Media yang menyajikan berita dan informasi seputar pendidikan Indonesia. Sebuah kancah pencerahan yang mencerdaskan bangsa

0 komentar:

Posting Komentar