Kelindan TNI dan Polisi (Bagian 1)

Sumber pict: komisikepolisianindonesia.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TNI dan Polisi adalah badan pertahanan dan keamanan Negara Indonesia. TNI pertama kali dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Dalam perjalanannya, TNI telah melewati beberapa kali perubahan nama mulai dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), dan terakhir Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berbeda dengan TNI, dari awal terbentuknya polisi tetap konsisten dengan namanya.

Sebagai badan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, TNI dan polisi memiliki tugas berbeda. Tugas utama TNI adalah sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara. Tugas tersebut menempatkan TNI pada fungsi eksternal. Dalam menjalankan tugasnya, TNI dapat menghancurkan dan membunuh dengan kekerasan, serta demi komando, TNI dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara itu, polisi bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Tugas tersebut menempatkan polisi pada fungsi internal.

Berdasarkan sejarah, masa kepemimpinan demokrasi terpimpin hingga orde baru, TNI (AD, AU, AL) dan POLISI pernah digabungkan dalam satu wadah yang dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penggabungan ini sesuai dengan ketetapan MPRS no.11 /MPRS /1960 dan surat Keppres no.225 /plt /1962 pada tanggal 21 juni 1962 yang menyatakan angkatan kepolisian diintegrasikan dengan unsur-unsur ABRI (AD, AU, AL). Tujuan penyatuan tersebut adalah untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri dan menyediakan kekuatan militer yang cukup agar Indonesia berada pada posisi yang kuat di dunia internasional, sehingga tidak mudah diserang oleh negara lain.

Penyatuan TNI dan Polisi ke dalam ABRI tersebut berdampak kepada peran dwifungsi yang dimiliki ABRI. Dwifungsi ABRI secara garis besar mengandung makna bahwa ABRI memiliki dua fungsi. Pertama, ABRI sebagai alat pertahanan dan keamanan (fungsi hankam). Kedua, ABRI sebagai kekuatan sosial politik (fungsi non-hankamnas) yang dikenal sebagai “peranan sosial politik” ABRI. Dwifungsi yang terjadi dalam tubuh ABRI disebabkan oleh 4 faktor. Pertama, faktor historis yang menyangkut peranan penting militer pada masa perjuangan dan setelah evolusi kemerdekaan. Kedua, kecurigaan militer terhadap para elit politik sipil. Ketiga, faktor kelemahan kepemimpinan politik sipil. Keempat, menjaga stabilitas politik untuk mengamankan jalannya proses pembangunan ekonomi beserta hasil-hasil yang telah diraihnya.

Sayangnya, keluasan fungsi yang dimiliki ABRI meninggalkan catatan buruk dalam rekam perjalanannya. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang ABRI. Di mana dwifungsi yang awalnya sebagai “moral commitment” sebagai pejuang untuk melindungi bangsa dan negara, mengalami perubahan dan menjadikan ABRI sebagai organisatoris dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Baik dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan BUMN (Djamin, 2001).

Akibat penyalahgunaan fungsi tersebut, pasca-terjadinya reformasi pada tahun 1998, pemerintah menghapuskan peran dwifungsi ABRI dalam kehidupan bernegara karena dianggap sudah tak sesuai lagi dengan kondisi bangsa dan negara saat ini. Selain itu, pemerintah menganggap perlu memisahkan fungsi pertahanan negara dengan fungsi kamtibmas tanpa mengurangi arti keamanan nasional secara utuh. Pemisahan yang terjadi pada polisi dari ABRI diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kemandirian POLRI dari kecenderungan intervensi politik serta mempersempit ruang penggunaan kekerasan oleh polisi akibat posisi dan perilaku militeristik (IKAPI, 1999).

Perintah pemisahan TNI dan Polisi dikeluarkan oleh presiden pada 1 April 1999. Perintah tersebut tertuang ke dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 mengenai kebijaksanaan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keputusan Menhankam/ Pangab Nomor Kep/ 05/ P/ III/ 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pembinaan Kepolisian RI. Dengan adanya instruksi presiden secara resmi polisi melakukan pembenahan diri untuk membangun dan mengembangkan profesionalisme dalam mendarma-baktikan dirinya kepada bangsa dan negara setelah 37 tahun menjadi satu bagian dengan TNI.

Pada dasarnya, pertahanan dan ketahanan memang tidak dapat dipisahkan. Namun, tetap perlu dilakukan pembedaan terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada kedua instansi. Adanya pemisahan ini diharapkan agar Polisi kedepannya dapat menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, serta jauh dari intervensi dalam menegakkan hukum (Djamin, 2001).

Satjipto Raharjo, mengutip pendapat Bitner, menyebutkan bahwa hukum yang dikawal oleh Polisi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara konkret yang disebut sebagai Penegak Ketertiban. Hal ini karena Polisi bukanlah angkatan perang atau militer. Seorang Polisi dituntut untuk mahir dalam hukum dan tunduk terhadap hukum. Meskipun dalam undang-undang Polisi merupakan angkatan bersenjata, namun tidak dibenarkan dalam tindakannya. Hal ini karena tugas dan peran Polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berbeda dengan polisi, TNI dituntut untuk mahir dalam menggunakan senjata.


Penulis: Lisa Ardaniyati 
Mahasiswa Magister Psikologi UGM '14
Share on Google Plus

About kampusnusantara

Media yang menyajikan berita dan informasi seputar pendidikan Indonesia. Sebuah kancah pencerahan yang mencerdaskan bangsa

0 komentar:

Posting Komentar