Kelindan TNI dan Polisi (Bagian 2)



Sumber pict: komisikepolisianindonesia.com





















Sejak dipisahkannya Polisi dari TNI pada tahun 2000, TNI dan Polisi memiliki relasi yang terjalin dengan baik dan saling bekerja sama dalam proses keamanan NKRI. Relasi dapat terjalin baik disebabkan oleh TNI dan Polisi memiliki sistem serta peraturan yang sama, yaitu sistem komando (terpusat atau terpimpin). Relasi merupakan hubungan pada dua individu yang secara perilaku saling interdependen sehingga perubahan perilaku yang terjadi pada satu pihak akan cenderung memberikan perubahan pada pihak lain (Berscheid dan Ammazzalorso, 2004).

Sayangnya, hubungan yang seharusnya harmonis tersebut saat ini telah menjadi sorotan publik. Konflik yang terjadi antara TNI dan Polisi sudah terjadi sejak tahun 2002 hingga sekarang. Konflik TNI dan Polisi terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti di Binjai (2002), Maluku (2006), NTT (2006), Masohi (Maluku Tengah, 2008), Muara Enim (OKU, 2010), Makasar (2010), Gorontalo (2012), OKU (2013), Cebongan (Yogyakarta, 2013), depok (2013), Karawang (2013), Batam (2014), Makasar (2015), Lubuk Linggau (2015). Pada kasus konflik yang melibatkan anggota TNI dan Polisi di berbagai daerah tidak hanya menimbulkan kerugian finansial akibat kerusakan pada bangunan dan kendaraan operasional, namun juga terdapat korban jiwa baik anggota TNI/Polisi maupun warga sipil.

Konflik-konflik yang terjadi pada kedua instansi ini bermula dari skala kecil, yaitu konflik antaranggota yang meluas menjadi konflik antarkelompok. Konflik yang terjadi antar-instansi TNI dan Polisi berawal dari masalah personal seperti adu pandang atau adu mulut antaranggota, pelemparan botol minum, masalah pribadi seperti wanita, masalah kamar kos, atau permasalahan dalam sistem kerja di mana kurangnya koordinasi di antara kedua instansi sehingga terjadi konflik di berbagai daerah. Namun, konflik personal tersebut meluas karena rasa satu rasa satu jiwa serta jiwa korsa yang tinggi. Tak ayal apabila rekan-rekan ikut melakukan penyerangan kembali dan menciptakan konflik antarsatuan atau instansi.

Jiwa korsa yang dimiliki sangat kuat dan tidak mudah hilang begitu saja. Jiwa korsa diartikan sebagai rasa senasib sepenanggungan, perasaan solidaritas, semangat kesatuan (korps) dan kesadaran kolektif. Dalam jiwa korsa yang dimiliki oleh seorang anggota militer baik dalam instansi TNI maupun Polisi terkandung makna dari sikap loyalitas, kebersamaan, saling memiliki, merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan satuannya, organisasi atau korpsnya. Dengan adanya jiwa korsa, maka terbentuknya kedisiplinan, ketertiban, moral, dan motivasi pada anggota sehingga dapat meningkatkan keterampilan profesinya karena merasa malu apabila tidak mampu.

Pembentukan jiwa korsa pada anggota TNI dan Polisi dilakukan sejak pendidikan dasar. Dalam pendidikan dasar militer, anggota dilatih baris-berbaris, latihan bertempur, pengetahuan tentang senjata (karaben, pistol, senapan mesin ringan dan bren), pendidikan mental, dan disiplin yang diberikan secara keras. Pendidikan dan pelatihan tersebut berhasil membentuk jiwa korsa sebagai karakter yang tertanam kuat dan sulit dihilangkan. Pada akhirnya, menerapkan jiwa korsa sebagai seorang anggota merupakan suatu kebanggaan dan merupakan identitas sosial yang dimiliki anggota TNI dan Polisi.

Identitas sosial menjadi bagian dari konsep diri individu yang berasal dari keanggotaannya dalam satu kelompok sosial (atau kelompok-kelompok sosial) dan nilai serta signifikasi emosional yang ada diletakkan dalam keanggotaannya (Tajfel, 1981) serta dari evaluasi yang diasosiasikan dengannya (Sherlly,dkk. 2015). Seseorang memiliki identitas sosial yang kuat, maka dapat meningkatkan harga dirinya. Semakin tinggi harga diri seseorang maka mencerminkan superioritas terhadap orang lain dan orang termotivasi untuk mempertahankannya.

Identitas sosial sebagai seorang anggota militer membentuk rasa superioritas daripada yang lain dalam hal wawasan kebangsaan, kecintaan terhadap tanah air dan rela berkorban demi NKRI. Adanya sikap superioritas terhadap identitas yang dimilikinya, maka seorang anggota akan memperkuat konsep diri yang dimilikinya, di mana seorang anggota militer harus memiliki sikap disiplin lahir dan batin. Sikap yang tegas, bertanggung jawab, berjiwa kesatria, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.

Pada dasarnya, TNI dan Polisi memiliki identitas yang sama, yaitu militerisme. Namun disebabkan oleh peran dan tugas TNI dan Polisi yang berbeda, anggota TNI atau Polisi seringkali mengategorisasikan dirinya pada kelompok-kelompoknya sesuai dengan peran dan tugasnya. Dengan adanya kategorisasi di antara TNI dan Polisi, terbentuklah perasaaan ingroup–outgroup yang kuat di antara mereka. Adanya pandangan identitas masing-masing yang kuat dapat menimbulkan ingroup favoritism pada kedua belah pihak. Timbulnya ingroup favoritism seringkali memperlebar konflik di antara kedua instansi tersebut.

Untuk meredam konflik yang disebabkan dari kategorisasi, maka perlu dilakukan dekategorisasi. Dekategorisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut untuk melakukan eliminasi bias ingroup favoritism melalui diferensiasi dan tumbuhnya personalisasi. Faturochman (2008) menjelaskan bahwa dekategorisasi secara kognitif merupakan upaya untuk mengendalikan kembali adanya perbedaan-perbedaan (diferensiasi) individu di dalam kelompok atau personalisasi pada setiap anggota kelompok.

Secara relasional, langkah-langkah dekategorisasi dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan konsep dasar dari contact hypothesis, yaitu dengan mengintensifkan kontak interpersonal dari anggota-anggota kelompok yang berbeda-beda. Dengan dibangunnya interaksi antarkelompok, dapat mengurangi perbedaan-perbedaan kategori yang menonjol dan mendorong terciptanya kesempatan untuk mengenal secara pribadi dengan anggota-anggota dari kelompok lain.

Selain itu, pada interaksi yang terjalin antara dua kelompok atau lebih perlu dilakukan penyamaan yang terdapat pada ciri kelompok dan dilakukan rekategorisasi. Rekategorisasi merupakan upaya yang digunakan untuk menstrukturisasi ulang kategorisasi kelompok pada level yang lebih tinggi secara inklusif. Tujuan rekategorisasi adalah pembentukan identitas bersama yang lebih umum melalui persamaan-persamaan yang ada. Melalui rekategorisasi, maka terciptalah identitas baru di antara kedua kelompok tersebut, sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan pada kedua keompok atau lebih.

TNI dan Polisi merupakan aset bangsa dan andalan negara dalam menjaga kestabilan keamanan dan kedaulatan NKRI. Karenanya, perlu terjalin kerja sama yang menguatkan dan mendukung. Kerja sama yang terjalin antara dua instansi TNI dan Polisi merupakan amanah yang telah ditetapkan dalam UU. Sebagaimana yang diatur dalam UU TNI dan Polisi. UU TNI yang mengatur kerja sama tersebut adalah Nomor 34 Tahun 2004 khususnya pada pasal 7 Ayat, huruf B, angka 10, dan dalam pasal 20, Ayat 2. Sementara dalam UU Polisi tertuang ke dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab VII perihal bantuan, hubungan dan kerjasama, pasal 41 ayat 1, menyatakan “dalam rangka Melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.


Penulis: Lisa Ardaniyati 
Mahasiswa Magister Psikologi UGM '14

Share on Google Plus

About kampusnusantara

Media yang menyajikan berita dan informasi seputar pendidikan Indonesia. Sebuah kancah pencerahan yang mencerdaskan bangsa

0 komentar:

Posting Komentar