Di DKI, Parpol Tak Lagi Digdaya


















Sumber pict: tigapilarnews.com


Partai politik sejatinya merupakan mesin pencetak figur yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki jabatan publik. Partai politik adalah tempat menggembleng figur agar mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Posisi DKI Jakarta saat ini sedang menunjukkan betapa perubahan tren sedang terjadi. Jika umumnya parpol mengajukan kadernya untuk meraih posisi paling srategis melalui  pemilihan umum, kini berbeda dengan yang terjadi pada tiga poros koalisi yang sedang bertarung di DKI, tidak ada satupun poros yang berani mengajukan kadernya pada posisi nomor wahid.

PDIP dengan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta yakni 28 kursi menjadi penentu bahwa partai ini dapat menjadi single fighter sebagai partai pengusung pasangan calon. Tak ayal jika kemudian PDIP merupakan partai yang paling awal ditunggu-tunggu mendeklarasikan calonnya. Berbagai manuver PDIP pun dilakukan sejak awal seperti bergabung dengan koalisi kekeluargaan, dua partai besar yaitu PDIP dan Gerindra awalnya menggawangi koalisi ini kemudian diikuti partai lain. Namun tak lama berselang koalisi ini kemudian pecah kongsi pasca keluarnya PDIP. Selanjutnya PDIP bergabung bersama partai Nasdem, Golkar, dan Hanura yang telah lebih dulu mendukung Ahok.

PDIP dan partai seporosnya menunjukkan bahwa mereka tak mampu digdaya meskipun porosnya memiliki kursi terbanyak di DPRD DKI yaitu 52 kursi. Jika tujuan pragmatis partai adalah mendapatkan kekuasaan tertinggi, maka PDIP harus rela bersabar ihwal kekuasaan tertinggi tersebut. Kader PDIP hanya diposisikan sebagai calon wakil gubernur padahal ia memiliki kursi terbanyak di DPRD. Bahkan PDIP tidak pede untuk mengusung partai Hanura misalnya sebagai pemilik kursi terbanyak kedua di poros ini. Pencalonan poros PDIP murni didasarkan pada pembacaan terhadap data elektabilitas hasil survei yang menunjukkan bahwa jika kader PDIP yaitu Djarot Saiful Hidayat (Djarot) diposisikan sebagai wakil dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai gubernur, maka pasangan ini memiliki elektabilitas tertinggi dibanding pasangan siapapun. Koalisi ini kemudian mendeklarasikan pasangan Ahok-Djarot.

Poros berikutnya Gerindra dan PKS dengan akumulasi 21 kursi di DPRD DKI. Pasca bubarnya koalisi kekeluargaan, Gerindra harus bergabung dengan PKS yang memiliki suara terbanyak ketiga dalam peringkat partai secara keseluruhan agar bisa mengusung calon. Gerindra konsisten ingin mengusung Sandiaga Uno meski dari awal tidak konsisten pada posisi, Sandi akan dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur.

PKS sendiri sebagai kawan seporos Gerindra mencoba  melempar wacana ke publik untuk menjadikan kadernya yaitu Mardani Ali Sera sebagai wakil dari Sandi. Tampaknya publik tidak merespon paket pasangan ini. Pasca survei yang dirilis oleh lembaga survei Poltracking yang menunjukkan hasil yang memuaskan dalam simulasi pasangan Anis Baswedan dengan Sandiaga Uno, wacana Sandi-Mardani perlahan redup. Menurut survei Polracking, jika Anis-Sandi dipaketkan, maka elektabilitasnya hanya selisih satu persen di bawah simulasi pasangan Ahok-Djarot.

PKS secara otomatis mengakui ketakdigdayaannya dengan merelakan kadernya tidak dicalonkan, mendukung pasangan Anis-Sandi namun tetap berada dalam poros koalisi. Gerindra pun tidak pede menempatkan Sandi pada posisi nomor wahid dalam pencalonan.
Poros terakhir adalah Demokrat, PPP, PAN, dan PKB dengan akumulasi 28 kursi di DPRD DKI. Poros ini tak kalah mengagetkannya dalam mengusung calon, calon yang diusung lagi-lagi bukan kader partai, baik pada posisi cagub maupun cawagub. Putra SBY yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang diplot sebagai calon gubernur bukan merupakan kader partai, melainkan kader institusi militer Indonesia serta wakilnya adalah Sylvia Murni juga bukan kader partai, tetapi Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Jika besar kapasistas mesin partai di setiap poros yang menjadi penentu kemenangan pasangan calon nantinya, secara otomatis gabungan partai di poros PDIP dengan 52 kursi di DPRD DKI yang akan menjadi pemenang di Pilkada DKI. Namun jika bukan calon dari poros ini yang menang, semakin membuktikan bahwa partai politik di DKI memang tak lagi digdaya.

Faktanya, pasangan yang diusung dari tiga poros partai ini menunjukkan kalau partai tidak lagi percaya diri memengaruhi minat memilih warga dengan memosisiutamakan kadernya. Indikasi dari fakta ini adalah kaderisasi partai politik  tidak berjalan harmoni dengan selera memilih warga. Berdasarkan hasil survei, warga lebih menekankan pilihan sesuai karakteristik figur (trade record yang jelas, kinerja terukur, dan bersih dari segala kasus) meskipun figur tersebut bukan kader partai. Daripada partai juga memaksakan mencalonkan kadernya yang elektabilitasnya rendah, akhirnya partai hanya berperan sebagai pengusung figur non kader. Apalagi untuk bertarung di pemilihan umum memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di lain sisi, tren ini meneguhkan bahwa pemilih DKI sedang melewati suatu fase perkembangan demokrasi, menjadi semakin dewasa dalam menggunakan hak pilih. Pemilih mengesampingkan faktor non substantif bagi dirinya, mengutamakan bagaimana figur dapat men-delivery kesejahteraan yang nyata kepada masing-masing pemilih nantinya.

Penulis: Muhammad Rhesa
Pegiat forum Psikologi Progresif
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Magister Psikologi UGM (2015)

Yogyakarta, 25 September 2016



Share on Google Plus

About kampusnusantara

Media yang menyajikan berita dan informasi seputar pendidikan Indonesia. Sebuah kancah pencerahan yang mencerdaskan bangsa

0 komentar:

Posting Komentar