Revolusi Mental Menuju Manusia Berbudaya

Oleh : Agung Iranda













Foto : www. rappler.com


Rezim datang silih berganti, era senantiasa menampilkan paradigma baru, cara berfikir inovatif, termasuk kapasitas politik selalu ditunggangi oleh ideologi, partai, ormas hingga konsep keadilan sosial dan ekonomi yang diusung untuk menunjukkan eksistensinya. Dari rentetan transisi rezim tersebut, budaya selalu menampilkan diri secara konstan dan relatif permanen. Budaya memang harus dikelola, dijaga dan ditahbiskan agar pembentukan mentalitas manusia Indonesia terawat dengan baik.

Untuk mengulas revolusi mental dalam upaya rekonstruksi pemahaman dan pemikiran tentang manusia yang berbudaya, pertama kita harus memulai dari narasi historis bangsa ini, dari sini kita bisa menilai sejauhmana revolusi mental bisa diimplementasikan. Fase perkembangan mental bangsa ini cukup menyita waktu dan tenaga, saya akan memulai dari fase traumatis masa kolonial Belanda, Sikap kolonial ini sangat kongruen  dengan sikap feodal beberapa bangsawan kita, seperti jajaran bupati yang ada di Jawa dan di Indonesia secara umum, mereka tak segan menjadi tangan kanan birokrasi kaum penjajah. Dan memungut penderitaan rakyat, lewat pemberlakuan kerja paksa dan pajak.

Fase kedua, muncul kesadaran anak bangsa bahwa sikap nasionalisme harus menjadi tameng bagi perwujudan kedaulatan sekaligus kebudayaan, agen dalam fase ini adalah Kartini, Boedi Utomo yang bersikukuh membangun kepribadian Indonesia lewat imajinasi yang mendalam tentang “nation” yang tertera dalam teks Sumpah Pemuda, yang merupakan benih bagi kelahiran proklamasi yang sesungguhnya tahun 1945. 

Fase ketiga, menyangkut gejala ideologis yang muncul dalam mental bangsa ini; komunisme,  agama, hingga kehadiran kapitalisme membawa Indonesia kedalam pusaran konflik sekaligus benturan. Pada titik ini, Sukarno menjelma bak ratu penyelamat, dengan konsep National building  sekaligus mengkampanyekan grand ideologi yang disebut Nasakom. 

Fase keempat terjadi pada era Suharto, segmen ini sering disebut era pembangunan, peletakan batu pertama pembangunan yang dilakukan Suharto dimulai dari level keluarga, lokal masyarakat dan institusi, hingga meluas menjadi pembangunan nasional. Namun jauh panggang dari api era ini memunculkan patologi politik berupa kejahatan konglomerat dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekaligus sikap agresif rezim yang diktator, dan akhirnya runtuh pada Mei 1998. 

Fase mutakhir yang sedang kita lewati muncul dari alam reformasi hingga saat ini, masalah mental politik bangsa ini belum normal secara total. Watak politik oligarki lewat pola multi partai dan biaya politik yang tinggi melahirkan sekelompok orang yang haus kekuasaan dan tentunya ingin meraup kuntungan yang besar dari proses demokrasi. Demokrasi seperti dua sisi mata pisau, pertama karena membuka celah bagi keterbukaan, egaliter dan kesamaan di depan hukum, yang kedua tentunya terbuka ruang hitam bagi terciptanya pengkhianatan, dominasi ekonomi dan tindakan semena-mena media, dan pada sudut lain lahir mereka yang kebal hukum.

Berdasarkan gejala mental bangsa diatas, maka sebetulnya apa yang ingin ditawarkan dalam revolusi mental untuk membentuk manusia Indonesia yang berbudaya? Revolusi mental adalah ikhtiar untuk mencapai kedaulatan hukum, pendidikan, dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat bilkhusus pada rakyat miskin. Pertama, keadaulatan hukum berarti menjadikan hukum sebagai alat kontrol sosial, ini juga harus sejalan dengan lahirnya penegak hukum berintegritas dan berani aksi di semua lini 

Kedua, sistem pendidikan yang berbasis jati diri luhur bangsa lewat nilai kolektif keindonesiaan (pancasila), berinovasi dengan zaman, sekaligus menyiapkan tenaga pengajar yang bermutu dengan ditopang oleh sistem meritokrasi. Yang terakhir tentunya menghadirkan pemimpin publik yang ramah dalam melayani, serta berpegang pada prinsip jujur, adil, visioner serta kompeten.

Dari Proses revolusi mental yang ditawarkan oleh pemerintah, kita bisa belajar menjadikannya sarana untuk menggiring Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dalam esensi yang senyatanya, menimalisir sekecil mungkin pengaruh asing dan memaksimalkan kemampuan dan kemandirian rakyat dalam lapangan kompetensi yang terbuka. Tujuan ini merupakan amanah undang-undang dasar (UUD 1945), kalau tidak negara ini sebagaimana yang dicemaskan oleh Syafii Maarif akan berjalan menuju  negara yang gagal. 

Referensi :

Supelli, K dkk. 2015. Revolusi mental sebagai strategi kebudayaan. Jakarta : Pusat penelitian dan pengembangan dan Kebudayaan
Wibowo, Fres. 2007.Kebudayaan Menggugat. Jakarta : Pinus Book

Penulis;Perintis Forum Psikologi Progresif




Share on Google Plus

About kampusnusantara

Media yang menyajikan berita dan informasi seputar pendidikan Indonesia. Sebuah kancah pencerahan yang mencerdaskan bangsa

2 komentar:

  1. Top sekali kawan kita satu ni

    BalasHapus
  2. Boleh lah sumbang tulisan untuk blog sederhana ini bro, hehe. Salam :)

    BalasHapus