GBHN dalam Sistem Presidensial


gambar: bharatanews.com
 


Oleh:
Kardiansyah Afkar
Telah dimuat di koran harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, edisi 25 Februari 2016

Saat ini wacana menghidupkan GBHN merupakan salah satu isu hangat yang menjadi perdebatan dalam bidang ilmu politik dan hukum tata negara. Wacana menghidupkan kembali GBHN lahir dari hasil Rapat Kerja Nasional PDI-P. Dari wacana tersebut timbul pelbagai pertanyaan mendasar yaitu, pertama, apakah urgensitas untuk menghidupkan kembali GBHN? kedua, bagaimanakah kedudukan GBHN dalam sistem presidensial?
Apabila mengacu pada sejarah penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan, GBHN pernah dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto. Jika hal tersebut dihubungkan dengan kondisi kekinian bangsa Indonesia, maka penulis berpandangan bahwa GBHN bukanlah suatu hal yang urgen untuk dihidupkan kembali sebagai dasar haluan pembangunan nasional yang berencana dan bertahap.
Arah pembangunan nasional saat ini dianggap tidak memiliki dasar haluan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pembangunan jangka panjang. Jika hal itu yang dijadikan sebuah dasar argumentasi atau alasan untuk menghidupkan kembali GBHN, maka alasan tersebut dianggap sebagai sebuah alasan yang tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk menghidupkan GBHN. Karena berbicara persoalan arah pembangunan nasional yang menyeluruh bahkan sampai pada perencanaan jangka panjang saat ini telah diatur dalam UU. Hal tersebut diatur dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanl Tahun 2004 dan UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2007.
Dari segi nomenklatur penamaan antara GBHN dengan kedua UU tersebut tentu merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi jika dilihat dari segi isi materi muatan antara UU dan GBHN, substansi yang terkandung antara keduanya memiliki kesamaan dalam menentukan arah pembangunan nasional, hanya saja dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dengan dasar logika tersebut penulis berpendapat bahwa wacana menghidupkan GBHN dengan berdalih untuk pembangunan dalam jangka panjang hanyalah sebuah alasan manipulatif. Karena dibalik itu bisa saja ada kepentingan lain yang akan dibawa ketika amandemen kelima UUD 1945 dilakukan. Sebaiknya saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK ialah memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang sudah terencana sebagaimana visi-misi mereka pada saat pencalonan presiden. Selain itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah memastikan semua pelaksanaan pembangunan terlepas dari tindakan koruptif sebab tindakan dan perilaku koruptiflah yang dapat menghambat jalannya pembangunan nasional (semesta) jangka panjang.

GBHN dan Sistem Presidensial
Dari pengalaman bernegara, bangsa Indonesia pernah menggunakan GBHN sebagai dasar haluan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun, dalam perjalanannya GBHN pada saat itu ditentang oleh masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai produk pemerintahan yang otoriter. Sebab GBHN merupakan rancangan dari Presiden (Soeharto) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanya dijadikan sebagai lembaga stempel presiden untuk mensahkan segala ketentuan yang dibuat presiden salah satunya menetapkan GBHN.
Berbicara GBHN sebenarnya ada sesuatu hal yang menarik untuk dikaji kembali yaitu mengenai kedudukan GBHN dalam sistem pemerintahan presidensial. Jika dilihat dari perspektif hukum tata negara penulis berpandangan bahwa kedudukan GBHN dalam sistem presidensial tidaklah tepat dan tidak dapat dikawinkan atau dipadukan. Walaupun hal itu pernah diterapkan dalam praktik ketatanegaraan bangsa Indonesia selama 32 tahun. Dari pengalaman menjadikan GBHN sebagai dasar haluan bagi seorang presiden dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan adalah merupakan sebuah kekeliuran sepanjang sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia. Karena dalam sistem presidensial seorang presiden ialah pemegang kekuasaan tertinggi negara dan dalam menjalankan pemerintahannya seorang presiden hanya tunduk pada konstitusi sebagai dasar haluan dalam penyelenggaraan negara.
Menghidupkan GBHN merupakan suatu pengkhianatan dan pengingkaran terhadap sistem presidensial. Sebab GBHN merupakan perwujudan dari supremasi parlemen (sistem parlementer). Karena GBHN merupakan produk dari supremasi parlemen maka dalam teori hukum tata negara hal itu tidak dibenarkan untuk diterapkan dalam sistem presidensial. Sebab hal itu dapat menyebabkan instabilitas pemerintahan karena presiden harus menjalankan perintah parlemen/legislatif (MPR) dalam bentuk GBHN. Sehingga hal ini dapat memicu konflik antara presiden dan MPR (DPD dan DPR) ketika presiden keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh parlemen dalam hal ini keluar dari ketentuan GBHN.
Dalam kondisi saat ini saja tanpa adanya GBHN pemerintahan Jokowi-JK selalu mengalami kegaduhan politik salah satunya yaitu ketika parlemen/legislatif (DPR) melakukan impeachtment terhadap salah satu anggota kabinet Jokowi-JK. Ini disebabkan karena semangat penyelenggaraan negara kita adalah semangat parlementer. Dengan demikian, menghidupkan GBHN merupakan titik balik lahirnya kembali sistem parlementer serta merupakan suatu kemunduran dari konsolidasi demokrasi ketatanegaraan Indonesia. Jika wacana menghidupkan GBHN terus digembor-gemborkan maka itu merupakan suatu bentuk pembangkangan dari sistem presidensial yang telah disepakati.

Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di UGM
                                                                 

Share on Google Plus

About kampusnusantara

Media yang menyajikan berita dan informasi seputar pendidikan Indonesia. Sebuah kancah pencerahan yang mencerdaskan bangsa

0 komentar:

Posting Komentar